PPI MALAYSIA

Usaha Tanpa Henti Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS: Sebuah Rangkuman

Published by Kajian Strategis PPI Malaysia on

Ditulis oleh :

  1. Andasmara Rizky Pranata SH., S.Mn., LL.M. | Universiti Malaya | andasmararizky@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Mufti Perdana Avicena | Universiti Malaya | mufti.perd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenaikan iuran BPJS yang diinisiasikan oleh Pemerintah per 6 Mei 2020 lalu melalui Perpres 64/2020 adalah upaya lanjutan dari Pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS setelah usaha sebelumnya di tahun 2019 melalui Perpres 75/2019 dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Apa alasan MA untuk membatalkan perpres kenaikan iuran BPJS di tahun 2019? Mengapa Pemerintah tetap bisa menaikkan iuran BPJS meskipun telah dibatalkan oleh MA? Apakah kenaikan iuran BPJS di tahun 2020 bisa dibatalkan kembali?

 

Semoga artikel ini menjadi tambahan pengetahuan untuk pemahaman hukum di Negara tercinta kita ini.

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

 

BPJS Kesehatan, sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat 1 UU 24/2011 tentang BPJS (selanjutnya disebut UU BPJS), adalah “…badan hukum yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan  program jaminan sosial”. Selanjutnya yang dimaksud dengan jaminan sosial dalam hal ini menurut pasal 1 ayat 2 UU BPJS adalah “…salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

 

Perlu dipahami dulu tujuan pembentukan badan khusus yang didirikan pada masa Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini adalah bukan mencari untung-rugi seperti BUMN. Bentuk awal BPJS pun bukan badan usaha, tetapi badan penyelenggara, yang bisa kita artikan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah untuk Jaminan Sosial. BPJS adalah wujud nyata dari upaya Pemerintah untuk menjalankan “perintah” dalam pasal 34 ayat (2) dan pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Tercantum dalam pasal 34 ayat (2) mengenai kewajiban negara untuk mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat, dan pasal 28H ayat (3) mencantumkan bahwa Jaminan Sosial tersebut memang hak dari seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sebenarnya tidak tepat untuk fokus membahas untung-rugi dalam membahas BPJS, karena itu bukan merupakan tujuan dari pembuatan BPJS. Tentu untung-rugi dari BPJS adalah tanggung jawab langsung Pemerintah dan tampaknya salah satu bentuknya adalah dengan Pemerintah, melalui Perpres 75/2019 dan kemudian Perpres 64/2020, menaikkan iuran peserta BPJS. Seperti yang kita semua tahu, keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan putusan MA No. 7/P/HUM/2020. Namun Pemerintah tetap berusaha menaikkan iuran BPJS, dengan menerbitkan Perpres 64/2020. Apa alasan Pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS dan mengapa MA membatalkan Perpres 75/2019 tersebut? Mengapa kenaikan iuran melalui Perpres tersebut tetap sah?

 

Alasan Pemerintah Menaikkan iuran BPJS

 

Jika kita lihat putusan MA No. 7/P/HUM/2020, kita dapat memperoleh alasan yang valid dari kebijakan menaikkan iuran BPJS oleh pemerintah.

 

Pertama, Iuran yang dikenakan sudah terjangkau. Kedua, besaran iuran sebelum dinaikkan tidak cukup untuk menutup kerugian program JKN di masa depan. Gambar 1 menunjukkan proyeksi defisit program JKN sampai tahun 2023. Terlihat kerugian dapat mencapai 75 triliun di tahun 2023 jika tidak ada langkah mitigasi, sehingga Pemerintah menimbang bahwa menaikkan iuran sangat diperlukan.

Sumber: Putusan MA No. 7/P/HUM/2020

 

Kesimpulannya, Pemerintah sudah banyak melakukan upaya untuk meringankan beban iuran program JKN serta memenuhi kewajiban negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial. Namun begitu, kenaikan iuran program JKN masih diperlukan, menimbang proyeksi defisit yang begitu besar.

 

Alasan Penolakan Kenaikan iuran BPJS

 

Terlihat bahwa memang langkah Pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan seperti yang tercantum di Perpres 2019 dan 2020 (misalnya yang tercantum dalam perubahan pasal 34) memiliki dasar yang kuat, terutama mengenai proyeksi keuangan BPJS Kesehatan yang meramalkan kerugian yang begitu besar. Namun, masih ada kejanggalan yang dirasakan beberapa pihak dalam terbitnya Perpres 75/2019. Dalam putusan MA tersebut, pemohon berargumen bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak mengikuti acuan Kebutuhan Hidup Layak di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Kenaikan iuran dalam Perpres 75/2019 bagi kelas I tercatat sampai 100%, bagi kelas II naik 116% dan bagi kelas III naik 65%. Sedangkan kenaikan upah tahun 2020 menurut Peraturan Menteri tersebut hanya 8.51% , tentu tidak sebanding dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

 

Alasan kedua adalah bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan sistem jaminan sosial. Namun, langkah menaikkan iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah sama saja dengan melempar kewajiban dan tanggung jawab tersebut kepada warga negara, terutama dengan penerapan sistem denda yang membuat BPJS Kesehatan terasa lebih mirip sistem pajak dengan sifatnya yang memaksa, alih-alih sebuah sistem jaminan sosial.

 

Alasan ketiga adalah bahwa menaikkan iuran BPJS Kesehatan justru mengubah tujuan awal didirikannya BPJS sebagai sebuah lembaga nirlaba menjadi lembaga yang mencari laba sebanyak-banyaknya untuk peserta dalam lembaga tersebut. Terdapat beberapa alasan lainnya, tapi menurut penulis, tiga alasan ini merupakan yang paling menonjol dalam uji materiil ini.

 

Mengapa Perpres Tersebut di Tolak Mahkamah Agung

 

Terdapat 3 aspek yang diperhitungkan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan tuntutan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

 

ASPEK YURIDIS

Dalam putusannya, MA mencantumkan banyak pertimbangan yuridis. Secara ringkas, ada tiga poin utama yang penulis temukan. Pertama, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dianggap telah mengecewakan masyarakat dan bertentangan dengan asas pengharapan yang layak. Maksud dari asas pengharapan yang layak adalah bahwa Pemerintah sewajarnya mewujudkan harapan masyarakat.

 

Kedua, Pemerintah melalui Perpres Nomor 75/2019 gagal mempertimbangkan kemampuan masyarakat membayar kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa iuran BPJS Kesehatan harus dinaikkan, sedangkan MA meragukan bahwa penaikkan ini adalah solusi yang tepat untuk mengatasi defisit anggaran secara permanen. Ketiga, penyesuaian dan penyuntikkan dana kepada BPJS Kesehatan masih tetap berujung defisit. Sehingga, MA berkesimpulan bahwa yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalahmanajemen BPJS Kesehatan, alih-alih proyeksi finansialnya.

 

ASPEK SOSIOLOGIS

Terdapat sejumlah masalah yang melingkupi BPJS, masalah tersebut penulis jabarkan melalui 3 sudut pandang, yaitu:

 

  1. Legal structure: Koordinasi yang tidak efektif di antara kementerian-kementerian yang bertanggungjawab dalam mengurus sistem jaminan sosial di Indonesia serta terdapat indikasi ketidakseriusan kementerian-kementerian tersebut dalam mengurus sistem jaminan sosial tersebut.
  2. Legal substance: Ada banyak aturan yang tumpang-tindih dan tidak konsisten antar instansi, terutama dalam proses penegakan hukum.
  3. Legal culture: Adanya tindakan tidak terpuji baik dari kalangan pengambil kebijakan, stakeholder, maupun masyarakat terkait dengan masalah ini.

 

Kemudian, ada juga eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang problematik. DJSN adalah badan yang didirikan bersamaan dengan berdirinya BPJS, sesuai UU BPJS. Fungsi utama DJSN adalah untuk merumuskan kebijakan umum serta bertanggungjawab atas sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut penilaian MA, badan ini tidak menunjukkan manfaat yang signifikan dan bahkan tidak diketahui masyarakat secara luas.

 

Ketidakefektifan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal BPJS juga menjadi masalah. Terlihat dengan maraknya kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam manajemen dan pelaksanaan BPJS Kesehatan. Maka berdasarkan hal-hal di atas MA menyatakan “…kesalahan dan kecurangan (fraud)dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tidak boleh dibebankan kepada masyarakat”.)

 

ASPEK FILOSOFIS

Inti pembahasan MA ditinjau dari aspek filosofis mengenai peningkatan iuran BPJS Kesehatan adalah “…dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu saat ini, dapat dinilai sebagai aturan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat”. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, MA mengabulkan sebagian permohonan terutama mengenai kenaikan iuran BPJS.

 

Hasil dari Putusan Mahkamah Agung dan Usaha Pemerintah Berikutnya

 

Kemudian, mengapa tetap ada kenaikan BPJS setelah perpres sebelumnya dibatalkan oleh MA?

 

UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 20 (1) menyatakan MA sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia yang kekuasaannya, menurut pasal 18 terdapat di dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dari segi kewenangannya meninjau ulang (review) produk hukum, Mahkamah Agung dalam pasal 31A UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Peraturan Presiden di bawah UU tersebut, juga merupakan wewenang MA untuk ditinjau ulang. Berbeda dengan MA, menurut pasal 29(1) UU 48/2009, salah satu wewenang MK adalah untuk menguji UU terhadap UUD. Intinya, peninjauan ulang UU merupakan wewenang MK sedangkan review peraturan lain di bawah UU merupakan wewenang MA.

 

Namun, pembatalan atau perubahan produk hukum atas permintaan masyarakat, baik melalui MK maupun MA bukan berarti menutup peluang bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan kepada produk hukum tersebut. Mengapa? Karena salah satu bentuk hasil dari peninjauan ulang hukum (judicial review) yang dilakukan oleh MA adalah pembatalan aturan hukum tersebut. Berarti dalam hal ini, aturan dalam Perpres No. 75/2019 yang berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, secara sah sudah dibatalkan oleh MA. Namun, keputusan tersebut tidak melarang Pemerintah untuk membuat hukum baru yang berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sehingga, apabila nantinya dilakukan lagi peninjauan ulang yuridis (judicial review) terhadap hukum baru tersebut dan hasilnya dibatalkan pun, tetap saja Pemerintah dapat membuat produk hukum baru yang berkaitan dengan isu yang sama. Tentu, masyarakat pun tetap dapat mengajukan uji materiil terhadap produk hukum baru kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sekarang dikenal dengan Perpres 64/2020.

 

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa boleh? Di antara banyak alasan, salah satunya adalah karena Perpres adalah hak prerogatif presiden berdasarkan pasal 1 (6) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Isinya sebagai berikut:

 

“Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”.

 

Hak ini tidak dapat digugat melalui jalur uji materiil di MA, karena fokus pembahasan uji materiil adalah kepada materi yang dicantumkan di dalam sebuah peraturan. Di lain hal, juga karena dalam permohonan para pemohon di MA tidak tercantum permohonan untuk melarang Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

 

Alasan lain dari yang penulis sebutkan di atas adalah adanya teori hukum progresif di mana menurut teori tersebut, hukum harus berkembang. Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip oleh Faizal menyatakan bahwa hukum progresif adalah untuk manusia dan hukum bukan institusi yang mutlak maupun final. Mudahnya, hukum harus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Pembuatan hukum juga tidak luput dari kesalahan dan karenanya harus ada ruang untuk melakukan perbaikan.

 

Salah satu contoh kasus terkenal yang dapat mengilustrasikan pernyataan sebelumnya adalah kasus Brown vs. Board of Educationdi Amerika Serikat (AS). Kasus ini adalah kasus penting yang merupakan hasil dari proses panjang masyarakat kulit hitam di AS dalam mendapatkan hak yang sama di bidang pendidikan. Setidaknya 4 kali proses pengajuan ke pengadilan dan pengajuan perubahan hukum oleh Pemerintah dilakukan. Hingga akhirnya Pemerintah membatalkan kebijakan segregatif yang memisahkan tempat belajar siswa kulit hitam dan kulit putih di AS. Contoh ini menggambarkan pentingnya hukum progresif, yaitu untuk mewujudkan sebuah peraturan yang dapat mengakomodasi dan melindungi semua pihak.

 

Hal ini bermakna bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Perpres 64/2020 pun dapat melakukan uji materiil ke MA. Hal ini tidak lebih, adalah sebuah usaha dalam mewujudkan sebuah peraturan yang betul-betul adil dan mengakomodasi semua pihak.

 

 

SUMBER

 

Artikel

Faizal, L. (2016). Problematika Hukum Progresif di Indonesia. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(2).

Rantjoko, A. S. (2014). Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang di Indonesia. Jurnal Rechtens, 3(1).

 

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU 24/2011 tentang BPJS

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

 

Putusan

Mahkamah Agung (MA) dengan putusan MA No. 7/P/HUM/2020

 

Categories: Kastrat

0 Comments

Leave a Reply