PPI MALAYSIA

Potensi Praktik Rent-Seeking Dalam Pembahasan RUU Minerba

Published by Putri Haryani on

Oleh: Putri Haryani

Mahasiswa Master of Accounting/Finance

Management & Science University

 

Dewasa ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah mulai menurun terutama terhadap lembaga legislatif. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2019 merilis hasil survei pasca pilpres 2019 yang menunjukkan hasil bahwa lembaga legislatif mengalami penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat sebesar 1,5% angka ini merupakan selisih political trust masyarakat dari sebelum pilpres 2019 dilakukan yaitu  sebesar 6,5% turun menjadi 6,3%. LSI mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR. Maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik dan politik sosial media yang ekstrem yang menyebabkan terjadinya fenomena pembelahan politik di level grass root. Faktor lain yang tak kalah mempengaruhi adalah buruknya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR.

Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat belakangan ini adalah hasil sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada 17 Desember 2019. Sidang paripurna ini mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menegah periode 2020-2024. Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyebutkan bahwa Prolegnas 2020-2024 terdiri dari 248 RUU yang merupakan gabungan dari usulan Pemerintah, DPR, dan DPD. DPR menjadi lembaga terbanyak yang mengusulkan RUU dalam prolegnas 2020-2024 dengan jumlah 179 RUU. Dari hasil pemetaan berdasarkan judul dari RUU bidang perekenomian paling banyak memiliki RUU prioritas dalam Prolegnas 2020-2024 sekitar 35% atau 87 RUU dari keseluruhan jumlah RUU. Sementara RUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berjumlah 73 RUU atau sekitar 29%, RUU di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebanyak 64 RUU atau setara dengan 26% dan di bidang kemaritiman sebanyak 24 RUU atau 10% dari total RUU prioritas Prolegnas 2020-2024.

Menariknya dari total 35% RUU di bidang ekonomi ada satu RUU yang tidak hanya menjadi sorotan masyarakat tapi juga menarik perhatian sejumlah praktisi di bidang pertambangan yaitu Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang disinyalir lebih banyak mengakomodir kepentingan swasta dibandingkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dalam forum kebijakan pertambangan yang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Revisi Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Simon Sembiring menyebutkan bahwa dalam RUU minerba diduga ada praktek rent seeking karena ada beberapa pasal yang merupakan pesanan pengusaha tambang. Salah satu pasal yang diduga merupakan pesanan swasta adalah mengenai batasan luas wilayah pertambangan dan perpanjangan kontrak yang sangat jelas memperlihatkan adanya keberpihakan pihak pemerintah terhadap pihak swasta.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Undang-Undang hingga Peraturan Daerah ada yang dibuat atas dasar pesanan yang di sponsori oleh orang-orang tertentu dengan tujuan mewujudkan aturan tertentu sesuai keinginan sponsor. Hal ini disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara Temu Kebangsaan Merawat semangat hidup berbangsa di Jakarta. Dari pernyataan Menkopolhukam tersebut menguatkan bahwa memang ada proses tak wajar dalam pengesahan Prolegnas 2020-2024. Diduga adanya interaksi diantara kelompok-kelompok yang berkepentingan (interes group) yang melibatkan para oknum DPR, oknum Pejabat, dan pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi. Sebagaimana dinyatakan Martin Gilens and Benjamin (2014) dalam Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens, bahwa penyusunan kebijakan/regulasi atau dalam konteks ini RUU, selalu menjadi arena kontestasi kelompok kepentingan dan korporasi.

Istilah pemburu rente atau yang lebih dikenal dengan sebutan rent seeking bukan hal baru di Indonesia. Persamaan kepentingan antara pejabat pemerintah dengan pengusaha atau konglomerasi yang menjadi awal mula munculnya teori rent seeking. Teori ini sendiri pertama kali di perkenalkan oleh Gordon Tullock pada tahun 1967. Melalui publikasinya yang berjudul The Welfare Cost of Tariffs Monopolies, and Theft, Tullock menyebutkan bahwa pemberian hak monopoli kepada pengusaha banyak dipengaruhi oleh penguasa (pemerintah).  Dalam ilmu ekonomi politik rent seeking dikenal dengan perilaku mempengaruhi kebijakan pemerintah agar memperoleh keuntungan. Kemudian, berkembang dengan penjelasan bahwa pemburu rente (rent seekers) adalah pengusaha yang mendapatkan lisensi khusus, monopoli, dan fasilitas lain dari penguasa sekaligus menghambat pelaku lain masuk pasar. Dari situ kemudian lahir teori perburuan rente (theory of economic rent-seeking) yang dipopulerkan oleh Anna Krueger di tahun 1974. Teori perburuan ekonomi rente menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan monopoli pada suatu bidang tertentu dari pihak yang berkuasa. Sementara rente diartikan sebagai selisih antara nilai pasar dari suatu “kebaikan hati” birokrasi dengan jumlah yang dibayar oleh penerima rente kepada birokrasi/pemerintah atau kepada perorangan di birokrasi.

Menurut Widanarto (2017) yang dimaksud dengan praktek rent seeking itu adalah perilaku pejabat publik dan/atau politisi yang hanya melayani dirinya sendiri atau penguasaan-penguasaan sumber daya yang memikirkan kepentingan pribadi dengan cara mencari celah-celah kebijakan publik atau pengalokasian anggaran dalam proyek-proyek pemerintah demi kepentingan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan sebagian kelompok tertentu dengan tujuan penguasaan ekonomi-politik. Menurut Pahlevi dalam tulisannya berjudul Republik Rent-Seeker Indonesia (2013) menerangkan bahwa Rent Seeking juga dapat diartikan sebagai perilaku pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan pihak rent seekers. Dalam teori ekonomi klasik, konsep rent-seeking dinilai sebagai perilaku negatif karena mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Asumsi yang dibangun dalam teori ekonomi politik adalah, bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Praktek rent seeking juga dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi dan memperkaya diri secara tidak sah. Untuk mengatasi terjadinya praktek rent seeking maka harus ada peraturan yang menjadi landasan hukum penangkapan pelaku rent seeking.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap perbuatan melawan hukum harus diatur oleh hukum. Perilaku rent seeking adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Perilaku rent seeking kerap dilakukan oleh pejabat publik. Politisi berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha maupun masyarakat yang berkepentingan dalam upaya menyiasati celah-celah kebijakan untuk kepentingan melayani dan memperkaya diri (Widanarto, 2017). Selanjutnya UU antikorupsi Indonesia mengklasifikasikan 30 perbuatan yang kemudian disebut sebagai tindak pidana korupsi, diantaranya: korupsi perbuatan curang, korupsi gratifikasi, korupsi penyuapan, korupsi menyalahgunakan wewenang dan korupsi karena perbuatan melawan hukum, dan sebagainya.

Pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijerat dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, diantaranya: UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 20 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003).

Praktek rent seeking kerap dikaitkan dengan peristiwa politik balas budi antara penguasa dan pengusaha. Pengusaha mensponsori calon penguasa untuk menjadi penguasa, setelah berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi penguasa (pejabat pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif) maka akan muncul berkewajiban memberi timbal balik kepada pihak pengusaha. Tidak jarang pengusaha akan memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan, lisensi ekspor, sampai pada mempengaruhi kebijakan publik melalui penguasa agar mengesahkan peraturan yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan.

 Baru-baru ini lembaga legislatif menyelenggarakan sidang paripurna yang mengesahkan Prolegnas 2020-2024. Salah satu RUU yang paling disoroti dalam pembahasan Prolegnas ini adalah RUU Minerba yang disinyalir lebih memihak kepada korporasi. RUU Minerba masuk dalam RUU Prioritas dalam Prolegnas 2020-2024. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba merupakan usulan bersama Pemerintah dan DPR. Ada 13 pokok pemikiran dalam perubahan RUU Minerba ini, 6 diantaranya adalah usulan pemerintah diantaranya: penyelesaian permasalahan antar sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat kebijakan nilai tambah, kegiatan eksplorasi, pengaturan perubahan kontrak karya/PKP2B, dan penguatan peran BUMN. Sementara dari Pihak DPR ada 7 pokok pikiran, diantaranya: penguatan peran Pemerintah terhadap Pemda, Pengaturan izin pertambangan rakyat, pengaturan khusus izin pengusaha batu bara, pengaturan terkait jangka waktu IUP/IUPK, pengaturan luas wilayah perizinan pertambangan, mengakomodir putusan MK dan UU Nomor 23 tahun 2014 dan pengaturan luas wilayah.

Draf RUU Minerba ini mulai beredar di media pada April 2018 setelah sempat gagal masuk Prolegnas 2015-2019. Pembahasan RUU Minerba ini dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik sama sekali. Hingga memunculkan protes dari berbagai kalangan dan sempat menghilang dari peredaran untuk beberapa saat. Pada November 2018 lalu pemerintah tiba-tiba menerbitkan draft perubahan Ke-6 atas PP No. 23/2010 tersebut bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah ketentuan UU No. 4/2009 tentang Minerba, misalnya Pasal 83, Pasal 169 dan Pasal 171. Terlihat bahwa revisi tersebut tersebut bertujuan untuk memberi jalan bagi kontraktor kontrak kerjasama dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan kontrak secara otomatis. Hal ini kembali menarik perhatian publik untuk menyuarakan aspirasi penolakan terhadap draft revisi UU Minerba karena berpotensi melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara. Presiden Jokowi kembali membatalkan rencana Revisi ke-6 PP No. 23/2010 tentang Minerba. Pemerintah tidak menyerah begitu saja, penolakan dari masyarakat sipil tidak menyurutkan niat pemerintah untuk membahas draf RUU Minerba. Pada Agustus 2019 DPR kembali menyiapkan draf RUU Minerba dan kembali ditolak oleh masyarakat melalui aksi demonstrasi di September 2019 lalu. Setelah berkali-kali ditunda karena dipertanyakan urgensinya oleh masyarakat akhirnya RUU Minerba dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024 dan diprediksi akan selesai pada Juli 2020 mendatang.

Inisiatif dari Pemerintah dan DPR ini tidak disambut baik oleh sebagian kalangan. Ada beberapa pasal yang diduga berpotensi sebagai hasil dari praktek rent seeking. Disinyalir adanya persengkokolan yang melibatkan pemerintah, DPR, Partai-Partai pendukung revisi UU Minerba dan pengusaha besar dibalik motivasi dan tarik ulur pembahasan RUU Minerba. Draft RUU Minerba ini terkesan diterbitkan untuk mengakomodir percepatan pembahasan UU Minerba terkait perpanjangan perizinan sejumlah perusahaan. Padahal seharusnya UU Minerba memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengakhiri kontrak PKP2B dan bekas lahan pertambangan di prioritaskan dikelola oleh BUMN. Namun pada kenyataannya melalui pasal 169 A ayat (1) pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba yang diajukan pemerintah, malah mencantumkan kepastian perpanjangan kontrak bagi PKP2B. Pada pasal ini terkesan pemerintah lebih memihak kepada Swasta dibanding kepada BUMN dan Negara. Ada indikasi bahwa pemerintah ditekan oleh pemilik PKP2B (Pengusaha Tambang) dalam upaya merevisi undang-undang untuk kepentingan pengusaha.

Selanjutnya, dalam pasal 169 A (2b) pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba yang diajukan pemerintah, perusahaan tambang juga diperkenankan melanjutkan operasi produksi dengan luas wilayah sebagaimana yang sudah disetujui. Dalam pasal ini tidak dijelaskan batasan maksimal luas wilayah pertambangan. Padahal dalam UU Minerba sebelumnya dijelaskan bahwa batas wilayah maksimal area tambang adalah 15.000 hektar. Dengan menghapuskan batas maksimal wilayah area tambang pada draf RUU Minerba memungkinkan pihak korporasi perusahaan tambang dapat melakukan operasi melampaui batas maksimum area tambang yang diperbolehkan. Tidak menutup kemungkinan hal ini malah merugikan Negara dan menjadi jebakan bagi pemerintah sendiri. Perlu diketahui dalam kurun waktu 5 Tahun mendatang ada enam perusahaan pertambangan yang akan habis masa kontaknya. Sebagaimana diterangkan dalam table 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Perusahaan Pertambangan Swasta pemegang PKP2B

No. Nama Perusahaan Tahun Habis Kontrak
1. PT. Arutmin Indonesia November 2020
2. PT. Kaltim Prima Coal Desember 2021
3. PT. Musi Harapan Utama April 2022
4. PT. Adaro Indonesia September 2022
5. PT. Kideco Jaya Agung Maret 2023
6. PT. Berau Coal Energy April 2025

Sumber: di olah oleh penulis berdasarkan data di website New Research Center

Seluruh perusahaan pemegang PKP2B pada Tabel 1.1 memiliki luas lahan lebih dari 15.000 hektar.

Pasal selanjutnya yang berpotensi berpihak kepada korporasi pertambangan adalah pasal 99 ayat (2) yang melegitimasi lubang tambang untuk dijadikan irigasi dan tempat wisata. Pasal ini memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk meninggalkan lubang maut yang membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar area tambang. Pasal selanjutnya yang juga menggerus kesejahteraan rakyat adalah pasal 115 A. Pasal ini adalah  pasal baru yang menguatkan pasal 162 pada UU Minerba lama untuk memberi ruang kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan haknya menolak tambang. Melihat beberapa pasal yang jelas sekali memihak kepada korporasi pertambangan maka sangat diperlukan keterlibatan masyarakat luas dalam mengawal dan mengawasi RUU Minerba ini. Terlebih lagi komposisi dan koalisi partai penguasa hasil pemilu 2019 menujukkan partai pro penguasa di DPR semakin dominan. Sehingga memungkinkan pihak eksekutif dan legislatif semakin mudah bekerja sama dan berkolusi bagi kepentingan korporasi pertambangan.

Indikasi adanya praktek rent seeking dalam pembahasan salah satu RUU pada Prolegnas Prioritas 2020-2024 sangat jelas terlihat jika kita telaah pasal per pasal. Revisi RUU yang dicanangkan untuk kepentingan nasional nyatanya lebih banyak menguntungkan pihak korporasi. Pertanyaan selanjutnya bagaimana cara mengatasi kelanjutan pembahasan mengenai RUU Minerba ini?. Sebagaimana kita ketahui memberantas perilaku rent seeking ini bukan pekerjaan mudah. Perilaku rent seeking ini didominasi oleh perilaku individu, ditambah lagi perilaku rent seeking ini sangat menguntungkan dan sudah umum dilakukan oleh elit politik di Indonesia. Jika hanya diawasi oleh kritikan rakyat maka para pejabat pemerintahan ini tak akan pernah menggubrisnya. Jika diawasi melalui hukum dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka ada kemungkinan akan dihabisi oleh pelaku rent seeking itu sendiri. Penghabisan ini bisa melalui upaya pelemahan terhadap kekuatan KPK dan hal ini sudah terjadi dengan terbitnya UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK. Maka untuk memperbaikinya diperlukan perubahan baik berupa sistem berikut peraturannya dan perilaku individunya. Disamping mengharapkan rent seekers memperbaiki moralnya dan perilaku individunya, maka semua lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Republik Indonesia harus bekerja sama dalam mengungkapkan kejahatan rent seeking. Pelemahan terhadap KPK harusnya menjadi cambuk bagi lembaga lain untuk membantu pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menghiraukan kesejahteraan rakyat (welfare state).

            RUU Minerba yang sudah sah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020-2024 dinilai lebih mengutamakan kepentingan pengusaha pertambangan dibanding kepentingan Negara. Terlihat jelas di beberapa pasal yang bahwa Undang-Undang Minerba ini dibuat untuk memuluskan perpanjangan kontrak perizinan perusahaan tambang dan menghilangkan tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari eksplorasi tambang. Maka, dalam pembahasannya diperlukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap pasal-pasal yang berpotensi merugikan Negara dan hanya menguntungkan pihak korporasi.

Masyarakat sipil dipandang perlu ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pembahasan RUU Minerba ini dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024. Mengingat Panja soal revisi Undang-undang Mineerba ini dibahas kembali pada tanggal 16 Februari 2020 dan ditargetkan paling lambat Agustus 2020. Maka keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh dalam kasus ini.  Selanjutnya lembaga Kepolisian Republik Indonesia juga harus berani mengungkapkan pelaku rent seeking yang diduga terlibat dalam memuluskan terbitnya RUU Minerba ini agar meminimalisir terjadinya perlambatan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

JA, L. D. (2019). Lembaga Survei Indonesia. Retrieved from Penurunan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap Pemerintah: lsi.or.id

Page, M. G. (2014). Testing Theories of American Politics: Elites Interest Groups, and Average Citizens . American Political Science Association .

Pahlevi, R. (2015, Juni 24). Republik Rent-Seekers Indonesia. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

PSHK, T. (2020, Januari 20). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Retrieved from Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024: https://pshk.or.id

Widanarto, A. (2017). Praktek Rent Seeking: Budaya Korupsi Baru Di Kalangan Politisi dan Birokrasi Indonesia. Jurnal Politiokom Indonesiana .

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

UU No. 20 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003).

 

Categories: Kastrat

0 Comments

Leave a Reply