PPI MALAYSIA

Rekalibrasi: Pengampunan dan Harapan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Published by Divisi Komunikasi dan Informasi on

Illustrasi Pekerja Migran Indonesia (Source: kompas.com)

Oleh: Praditya Adiga Dirgantara

Menjadi seorang manusia yang harus terus berjuang untuk memanusiakan manusia tidak akan lepas dari perwujudan hal-hal humanistik, dimana beberapa nya berbicara tentang kebutuhan rasa aman dan perlindungan serta kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, yang mana salah satu nya bisa diwujudkan dengan pemberian ampunan bagi mereka yang melanggar sebuah peraturan.

Menjadi seorang manusia yang berjuang untuk memanusiakan manusia juga tidak boleh lepas dari membangun dan mewujudkan harapan-harapan, yang mana harapan adalah hal yang layak diperjuangkan oleh setiap individu manusia baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang aktivis Amerika Serikat bernama Martin Luther King Jr. “Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi tidak pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas.”

Berbicara tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia tidak akan pernah lepas dari pembahasan konflik yang menerpa diri mereka seperti ketidaklengkapan dokumen, penipuan agensi yang menjadi perantara antara PMI dan majikan, gaji tidak dibayar, tindak kekerasan dari majikan, perdagangan orang, dan lain-lain. Satu contoh studi kasus yang akan kita bahas disini adalah kasus PMI non-prosedural, yang berarti PMI yang bekerja di Malaysia dengan tidak melaksanakan prosedur yang ada, seperti memalsukan dokumen, ketidaklengkapan dokumen, dan lain-lain.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum jelas akan dikenakan denda oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Pada konteks artikel ini, pelanggaran hukum disini berarti masuk kedalam Malaysia secara illegal dan overstay tanpa memperpanjang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bekerja di Malaysia.

Teruntuk denda memasuki Malaysia secara illegal, dikutip dari bagian 6 (3) Undang-Undang Imigrasi Malaysia 1959/63, Jabatan Imigresen Malaysia mendenda para PMI non-prosedural dengan denda berkisar tidak melebihi RM10.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun, atau keduanya. Pihak yang bersalah juga akan dikenakan hukuman cambuk tidak lebih dari enam pukulan dan juga membayar denda RM3,000.

Adapun denda perihal overstay, berdasarkan bagian 15 (4) Undang-Undang Imigrasi Malaysia 1959/63, tidak melebihi RM10.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun, atau keduanya, dan pembayaran gabungan dari RM3,000.00.

Tercatat pada tanggal 21 Oktober 2020, hari dimana pemerintah Malaysia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia bersetuju untuk membangun sebuah harapan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) dengan mengesahkan sebuah program bernama Rekalibrasi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang terbagi menjadi dua, yaitu Program Rekalibrasi Pulang dan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja.

Program rekalibrasi kepulangan PMI ini sebenarnya adalah sebuah program yang telah dilakukan pemerintah Malaysia dari tahun ke tahun dengan nama yang berganti-ganti seperti Program Penghantaran Pulang Sukarela (Program P3+1) pada tahun 2018 dan Program Pulang Ke Negara Asal atau Back for Good pada tahun 2019. Meskipun memiliki banyak penyebutan nama program, objektif dari program ini adalah memberikan kemudahan kepada PMI yang tergolong non-prosedural untuk bisa kembali ke Indonesia dengan membayar denda yang jauh lebih murah daripada denda biasanya.

Rekalibrasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 16 November 2021 hingga tanggal 30 Juni 2021 ini sebenarnya juga berfokus kepada kepentingan Malaysia yaitu untuk memulihkan kembali sektor ekonomi yang terdampak Covid-19. Dengan berkurang nya PMI non-prosedural maka semakin banyak warga negara Malaysia yang mendapat pekerjaan karena prioritas pemerintah Malaysia saat ini adalah warga negara nya dapat sejahtera dikala pandemi ini.

Secara lebih lanjut, program rekalibrasi ini dilaksanakan melihat bahwasanya pemerintah Malaysia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk kepulangan para PMI dan justru sebaliknya pemerintah Malaysia memprediksikan mereka dapat mendapatkan pemasukan berkisar RM 95 juta atau Rp 325 milliar. Dengan pemasukan sebanyak ini pemerintah Malaysia berharap Malaysia dapat bertahan menghadapi Covid-19 ini.

Terhitung disaat artikel ini dibuat yaitu pada tanggal 22 Maret 2021, Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia (AOMI) Malaysia yang diamanahkan oleh KBRI Malaysia untuk menjadi pelaksana program rekalibrasi ini telah menjalankan lima kloter kepulangan. Kepulangan dilaksanakan dengan men-carter sebuah pesawat sementara yang memilih untuk non-carter dibantu oleh AOMI untuk pembelian tiket secara mandiri untuk menghindari kemungkinan adanya scammer dari agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab.

Umumnya, tujuan penerbangan pesawat yang di carter oleh AOMI adalah ke daerah yang memiliki banyak PMI seperti Medan dan Surabaya. Menurut Yuri Buchari, seorang pengurus program rekalibrasi yang ter-afiliasi AOMI Malaysia, pada wawancara yang Departmen Hukum dan Advokasi PPI Malaysia laksanakan “Prioritas dari rekalibrasi ini adalah mereka yang membutuhkan perhatian lebih seperti PMI illegal yang sakit namun karena carter maka yang tidak sakit bisa diikutkan.” Ia juga menuturkan bahwa program rekalibrasi bisa dikatakan sukses 95% dengan kendala seperti banyak nya PMI yang awwam tentang smartphone dan cara kepulangan.

Terlepas dari sifat pragmatisme Malaysia dalam menjalani program ini, Yuri Buchari menuturkan “Rekalibrasi ini adalah sebuah pengampunan atau pemutihan kepada para PMI non-prosedural.” Ia lanjut menuturkan bahwasanya program rekalibrasi ini adalah sebuah harapan bagi para PMI non-prosedural.

Arti dari pengampunan atau biasa PMI sebut pemutihan adalah sebuah upaya meringankan denda yang seharusnya PMI bayar jikalau ia harus membayar denda overstay. Yang mana bisa berkisar RM 3,000.00. Dengan mengikuti program rekalibrasi ini, para PMI hanya cukup membayar RM 500 melalui membuat temu janji dan mempersiapkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor), namun sebelum itu mereka diharuskan untuk memesan tiket kepulangan terlebih dahulu.”

Sedangkan arti dari harapan bagi para PMI disini adalah dengan diadakan nya program rekalibrasi ini mereka diperbolehkan untuk pulang ke tanah air tanpa harus menghadapi ketakutan, karena pokok masalah dari ketakutan mereka ialah ketidaklengkapan dokumen mereka yang mengakibatkan sulit nya mereka untuk pulang ke tanah air.

Bagi mereka, identitas adalah hal yang penting nya jauh melebihi apapun karena identitas menyangkut nyawa mereka. Maka dari itu, harapan disini juga dapat bermakna sebuah kesempatan baru bagi para PMI untuk bisa lanjut bekerja di tanah air dengan rasa aman tanpa harus mengalami rasa ketakutan untuk didenda atau tertangkap oleh aparat keamanan di Malaysia.

Yuri Buchari lanjut menuturkan bahwasanya ia sangat berharap adalah ormas-ormas besar, politisi-politisi, pengusaha-pengusaha di Indonesia bisa ikut menyumbang dikarenakan saat ini banyak PMI yang berkeberatan untuk membayar anggaran PCR Test sebagai syarat penerbangan di kedua imgrasi negara, Malaysia dan Indonesia.

Sebagai seorang Mahasiswa Indonesia yang menginginkan adanya keadilan bagi kedua belah negara serta masyarakat luas, maka selayaknya kita terus mendukung program kedua belah negara ini, agar kedepan nya tidak ada lagi PMI non-prosedural yang dedenda hingga RM 3,000.00 yang mana jelas membebani mereka. Serta kemudahan bagi pemerintah Malaysia dalam mendata masyarakat nya, yang mana akan sulit dilakukan kepada PMI non-prosedural.


0 Comments

Leave a Reply