PPI MALAYSIA

Krisis Pendidikan Anak-Anak PMI Di Malaysia

Published by Divisi Komunikasi dan Informasi on

Oleh: Djordie Khulafaurrasyidin

Tenaga kerja Indonesia atau yang saat ini disebut sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) sudah sejak lama beradu nasib di luar wilayah Republik Indonesia. Bermula pada 1890-an, dimana pada masa itu pemerintah Hindia Belanda melakukan pengiriman buruh kontrak secara reguler ke negara-negara jajahan Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam mengurus perkebunan mereka. Di tahun 1980-an, pengiriman tenaga kerja keluar negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan, perseorangan dan tradisional. Setelah Indonesia merdeka, pengiriman tenaga kerja semakin menyebar terutama ke negara-negara tetangga seperti Malaysia. Kedekatan secara geografis dengan Indonesia menjadi penyebab utama banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia disana. Terlebih sejak lama perlintasan di batas antara kedua negara memang sudah terjadi.

Tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia sudah cukup lama berada di tanah Malaysia, baik yang secara prosedural maupun yang non-prosedural. Sejarah juga mencatat pada tahun 1969 terjadi kerusuhan rasial di Malaysia yang menganggu roda perekonomian dan pembangunan dalam negeri. Pada masa itu, Malaysia kekurangan tenaga pekerja dan meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja dalam rangka memperbaiki roda perekonomian dan menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara etnis Melayu dan Tionghoa. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia semakin bertambah dan terus bertambah hingga saat ini. Berdasarkan data BP2MI, Malaysia menempati urutan pertama jumlah TKI/PMI terbanyak yang dikirim keluar negeri dengan jumlah 1.148.596 orang.

Dengan banyaknya keberangkatan tenaga kerja / Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak hanya memberikan dampak positif sebagai penyumbang devisa negara, tetapi juga mendatangkan dampak negatif yang menjadi masalah serius yaitu kurangnya pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia.

Akar Permasalahan

Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan tentang Pekerjaan Pekerja Asing yang menyebutkan bahwa pekerja asing memiliki periode kerja selama 10 tahun dan mereka tidak diizinkan untuk menikah dan atau membawa keluarga mereka ke Malaysia. Di dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa usia pekerja yang diperbolehkan adalah antara 18-45 tahun. Dimana dalam rentan usia tersebut merupakan usia produktif manusia untuk berkeluarga. Dengan begitu, tidak sedikit para pekerja dari Indonesia mendatangkan keluarga mereka tanpa izin tinggal yang sah. Tidak hanya itu, sering juga terjadi pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia secara sirih atau tidak terdaftar secara hukum. Akibatnya, anak-anak para pekerja Indonesia tersebut posisinya menjadi non-prosedural, di mana mereka tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak diakui keberadaannya di Malaysia ataupun Indonesia (stateless). Keadaan ini lantas menyulitkan mereka untuk mengakses pendidikan karena mereka tidak dapat mendaftar sekolah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak PMI sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Pertama, pemerintah Malaysia memiliki kebijakan yang mempersulit anak PMI untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah kebangsaan (sekolah negeri). Akibatnya, para PMI hanya memiliki satu pilihan dalam menyekolahkan anak-anaknya, yaitu di sekolah swasta. Realitanya tidak semua pekerja Indonesia mempunyai penghasilan yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah swasta. Banyak juga dari mereka hanya berprofesi sebagai buruh pabrik, asisten rumah tangga atau peladang.

Kedua, sulitnya mendirikan sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Permasalahan ini juga lahir karena terdapat beberapa perbedaan kebijakan disetiap negara bagian. Seperti Community Learning Center (CLC) atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, khususnya di Negara Bagian Sarawak hanya diperbolehkan untuk mendirikan pendidikan dasar atau tingkat Sekolah Dasar (SD) oleh Pemerintah Negara Bagian Sarawak.

Ketiga, masih rendahnya kesadaran para buruh migran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Paradigma orang tua terutama yang bekerja dikebun atau ladang masih memiliki pola pikir bahwa anak-anak mereka adalah aset yang bisa di manfaatkan untuk membantu mereka dalam menambah penghasilan keluarga. Menurut saya, faktor inilah yang menjadi penyebab utama banyaknya anak-anak PMI yang tidak sekolah. Tidak adanya dukungan dari orang tua terhadap anaknya akan mematahkan semua usaha-usaha yang pemerintah Indonesia berikan. Pada kenyataannya, pola pikir seperti ini yang sebenarnya membawa kondisi keluarga mereka semakin suram. Dengan begitu, anak-anak PMI yang tidak bersekolah akan menciptakan masalah berikutnya, yakni fenomena pekerja anak di bawah umur (child labour) dan pernikahan anak di bawah umur. Tidak hanya itu, permasalahan anak-anak stateless juga akan terjadi kembali digenerasi selanjutnya.

Upaya-Upaya

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki permasalahan ini. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan surat keterangan kewarganegaraan dan surat pengenal bagi anak-anak pekerja migran dari Indonesia. Upaya ini merupakan langkah awal yang tepat untuk memperbaiki permasalahan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga sangat mengusahakan untuk bisa mendirikan sekolah-sekolah yang diperuntukan khusus bagi para anak-anak PMI seperti Community Learning Center (CLC) di Serawak, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) di Kuala Lumpur, dan Pusat Pendidikan Warga Negara Indonresia (PPWNI) di Selangor.

Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) sebagai organisasi yang menghimpun seluruh pelajar Indonesia di Malaysia juga ikut berpartisipasti aktif dalam membantu menyediakan pendidikan kepada para anak-anak PMI yang tidak mendapatkan pendidikan formal dengan program PPIM Mengajar. Program ini ditujukan untuk membantu anak-anak PMI agar tetap bisa belajar walaupun tidak seperti sekolah formal.

Kesimpulan

Dari fenomena di atas bisa disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan anak-anak PMI di Malaysia belum bisa terselesaikan. Menghubungkan dengan fakta bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak seluruh manusia untuk mendapatkannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 26 “Universal Declaration of Human Rights” tahun 1948. Ditegaskan juga pada Deklarasi Jomtien di Thailand, bahwa pendidikan untuk semua (education for all) adalah komitmen masyarakat global untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua anak, remaja, dan dewasa. Namun, peraturan pemerintah Malaysia mengenai pendidikan belum mampu melindungi hak pendidikan anak-anak sebagai masyarakat dunia terutama anak-anak pekerja migran Indonesia. Kondisi ini menjadi tugas bersama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, LSM dan Organisasi Mahasiswa di Malaysia untuk bisa bersama-sama menemukan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan pendidikan anak-anak PMI di Malaysia.


0 Comments

Leave a Reply