PPI MALAYSIA

KESEJAHTERAAN DAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT SEBATIK DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Published by Divisi Komunikasi dan Informasi on

Peta Pulau Sebatik (batasnegeri.com)

Oleh: Rania Azzah Safridha

Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara salah satunya adalah Malaysia. Perbatasan itu terdapat di wilayah Kalimantan, tepatnya sepanjang 2.019 km. Perbatasan tersebut adalah warisan dari perjanjian Inggris dan Belanda dalam Konvensi 1891. Sebagai negara kepulauan yang berbatasan laut dan/atau darat dengan negara lain, pengelolaan perbatasan menjadi sangat penting. Perbatasan memberikan jaminan hukum bagi kedaulatan internal dan eksternal, baik dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum nasional, maupun dalam berhubungan dengan negara lain. Kejelasan wilayah perbatasan ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi suatu negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah perbatasannya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan perbatasan juga harus mencakup kekayaan dan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah perbatasan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2008, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah seharusnya membangun dan membudidayakan wilayah perbatasan. Namun, ternyata masih banyak yang belum mendapat perhatian dan upaya membangun dan pembudidayaan dari pemerintah salah satunya adalah Pulau Sebatik di Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara adalah provinsi baru yang terdiri dari 5 daerah admistratif sejak tahun 2012. Pulau Sebatik dengan luas 247, 47 km2 terletak di antara dua ibu kota, yakni Kabupaten Nunukan yang terletak di Pulau Nunukan dan Kota Tawau di Pulau Kalimantan negara bagian Sabah, Malaysia Timur. Pulau ini dimiliki oleh dua negara yang berbeda, dipisahkan oleh garis lurus yang merupakan perbatasan antara kedua negara. Bagian selatan Pulau Sebatik merupakan bagian dari Indonesia, sedangkan bagian utara dimiliki oleh Malaysia. Dalam pulau Sebatik sendiri bagian Indonesia lebih berkembang karena banyaknya penduduk yang tinggal di sana, dibandingkan sisi Malaysia yang lebih sedikit populasinya sehingga kehidupan yang kurang berkembang. Kota Tawau merupakan salah satu pusat perekonomian di Pulau Sebatik dan masyarakat setempat sudah lama bergantung kepada Kota Tawau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi geografis adalah faktor utamanya. Jarak tempuh menuju Kota Tawau yang hanya 15-30 menit, jauh lebih dekat dibandingkan dengan jarak ke Kabupaten Nunukan yang dapat memakan waktu hingga 1,5 jam perjalanan. Akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari membeli bahan pokok, pekerjaan, layanan kesehatan hingga mitra berbisnis lebih mudah didapatkan di negara tetangga. Faktor lain yang berperan adalah Malaysia Timur yang memiliki tingkat perekonomian dan ketersediaan fasilitas yang lebih modern. Jarak antara pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia dengan wilayah perbatasan Indonesia serta kondisi infrastruktur yang tidak memadai, menimbulkan disparitas harga berbagai barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari.

Pulau Sebatik memiliki potensi alam yang sangat besar, sehingga masyarakat Sebatik Indonesia kerap melakukan perdagangan ke Kota Tawau yang berada di Malaysia. Berbagai komoditi hasil alam dan perkebunan dijual ke Kota Tawau. Tetapi karena kurangnya penegakkan hukum dan pengaturan di wilayah tersebut, akses yang ada sering kali di salahgunakan. Banyaknya barang dari Malaysia maupun sebaliknya dapat keluar dan masuk tanpa pengawasan dan pemberlakuan bea cukai dari Indonesia maupun Malaysia. Akibatnya, komoditi-komoditi tersebut terbilang sebagai barang ilegal yang memberi dampak berkurangnya pemasukan devisa perdagangan negara Indonesia. Terlebih lagi, komoditi yang di jual ke pedagang Malaysia adalah bahan baku yang diolah dan dijual kembali ke Pulau Sebatik sebagai kebutuhan pokok rumah tangga.

Akses yang ada di Pulau Sebatik menimbulkan permasalahan yang kompleks. Kurangnya hukum yang di tegakkan di wilayah tersebut sangat merugikan. Padahal sudah tertulis dalam Pasal 56 ayat 2 UU No.7 tahun 2014 tentang perdagangan bahwa pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam Undang-undang tersebut juga telah mengatur mengenai perjanjian bilateral. Perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya bukan hal baru, negosiasi dan kesepakatan bilateral terkait perdagangan antar kawasan yang melibatkan dua negara berbeda telah ada sejak tahun 1967.

Indonesia dan Malaysia sudah melaksanakan berbagai upaya bernegosiasi dan membuat perjanjian. Salah satunya adalah Perjanjian Perdagangan Perbatasan yang terbit di tahun 1970. Nilai transaksi yang diatur untuk kebutuhan pokok adalah 600 Ringgit Malaysia. Dalam hal impor, mereka dibebaskan dari bea impor dan pajak. Mereka harus terlebih dahulu mendapatkan Kartu Identintas Lintas Barang (KILB) yang dikeluarkan oleh kantor bea cukai setempat. Namun nampaknya kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara tegas terutama bagi WNI yang menyeberang secara ilegal dari Pulau Sebatik.

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Seharusnya, pemerintah bisa memberikan kemudahan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat Sebatik, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap produk Malaysia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukannya perhatian dari pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah dan menegakkan hukum. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan aparatur negara tegas yang dapat mengelola wilayah perbatasan dengan baik.

Pulau Sebatik Indonesia sendiri terdiri dari 5 kecamatan dan 19 desa yang memiliki potensi yang sangat besar. Wilayah tersebut siap menjadi Daerah Otonom Baru. Dengan aksesibilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Pulau Sebatik, jika dikelola dengan baik dapat memberikan pemasukan besar untuk membangun berbagai fasilitas dan memajukan masyarakat setempat sehingga tidak perlu bergantung lagi pada negara tetangga. Dengan adanya Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, Pulau Sebatik dan wilayah perbatasan lainnya diharapkan dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian layaknya daerah makmur lain di Indonesia.


0 Comments

Leave a Reply