PPI MALAYSIA

Mengkaji Dampak Perekonomian dan Peran Pemerintah Ditengah Wabah COVID-19

Published by Kajian Strategis PPI Malaysia on

Matthew Farant Andreson (Anggota Penelitian dan Kajian Strategis PPI Malaysia)

     Sejak kemunculannya pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, COVID-19 telah menginfeksi sebanyak 4241 orang, dengan 373 kasus kematian, menjadikan tingkat kematiannya sebesar 8.79% (diperbarui 12 April 2020), yang mana merupakan angka tingkat kematian virus corona tertinggi di dunia saat ini. Kesiapan pemerintah dalam menanganiwabah ini menjadi tanda tanya besar dari masyarakat, bahkan jauh sebelum wabah ini memasuki Indonesia. Padahal, Indonesia seharusnya dapat dibilang memiliki second mover advantagesetelah melihat negara-negara lain yang sudah terpukul dahulu oleh dampak dari COVID-19. Sekarang, pemerintah seolah terlihat pontang-panting dalam menghadapi wabah ini. Banyak sekali ketidakjelasan, terutama dalam hal komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah maupun komunikasi dari pemerintah ke masyarakat. Disamping itu, pemerintah juga terlihat tidak transparan dalam menyampaikan informasi terkait dengan jumlah kasus wabah ini, yang mana semakin memperkeruh suasana di negeri kita. Memang, menghadapi COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Kita semua setuju bahwa wabah ini adalah wabah yang belum terjadi sebelumnya dan mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu black swan eventyg terbesar di abad ke 21 setelah krisis finansial 2008. Kita tidak dapat mengetahui dengan jelas bagaimana virus ini dapat diobati dan ditemukan vaksinnya serta kapan penyebarannya akan berhenti, yang mana semakin mempersulit para penyusun kebijakan untuk menghadapi wabah ini. Dengan tingkat persebaran yang begitu cepat, COVID-19 dapat dikatakan sebagai “musuh yang tidak terlihat” bagi negara kita. Di samping itu, apabila pemerintah ingin melakukan tindakan preventif berupa lockdown, harus ada biaya besar yang ditanggung. Hal ini kembali lagi kepada prioritas pemerintah: perekonomian atau keselamatan masyarakat? Kita takut bahwa lockdown akan berdampak pada perekonomian, tetapi di sisi lain, kita juga takut dengan ganasnya penyebaran virus ini apabila dibiarkan begitu saja.

     Berbicara soal dampak ekonomi, kita tidak dapat melihat dari satu sudut pandang saja. Sehingga dalam artikel ini, penulis akan mencoba menjelaskan dampak wabah COVID-19 dari berbagai sudut pandang, mulai dari sektor riil, sektor keuangan, keputusan untuk melakukan pembatasan aktivitas, serta keadaan setelah wabah ini berakhir.


Sektor Riil

     Saat pemerintah mengumumkan kasus virus corona yang pertama di Indonesia, seketika pada saat itu terjadi panic buying yang tidak hanya terjadi di sekitar daerah yang terinfeksi saja (daerah Depok pada saat itu), tetapi di seluruh Indonesia. Masyarakat yang awalnya menganggap remeh virus ini, tiba-tiba langsung memborong barang-barang yang ada di supermarket dan apotek. Akibatnya sudah bisa dipastikan, harga barang meningkat drastis karena adanya peningkatan permintaan, terutama pada barang-barang esensial seperti masker. Pada saat itu, terkait dengan masker, pemerintah masih belum melakukan kebijakan pengaturan harga (seperti Harga Eceran Tertinggi contohnya), malah Menteri Kesehatan dr. Terawan menuturkan bahwa masker hanyalah untuk orang sakit saja, sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak perlu panik membeli masker. Yang menjadi masalah, penyakit ini sangatlah sukar dideteksi sehingga orang tidak dapat mengetahui apakah dirinya sudah terinfeksi atau belum, apalagi pada saat itu sosialisasi pemerintah mengenai virus corona masih belum segencar sekarang. Dengan bertumbuhnya kasus, untungnya pemerintah sadar betapa pentingnya untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi masker, membasmi pedagang-pedagang nakal yang menjual masker dengan harga yang tidak masuk akal, serta pembagian masker kepada masyarakat secara cuma-cuma, dan akhirnya diikuti dengan himbauan untuk memakai masker saat keluar rumah. Memang, harga barang dan daya beli masyarakat merupakan aspek terpenting yang perlu dijaga oleh pemerintah, apalagi menjelang bulan suci Ramadhan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemerintah siap untuk menyediakan kebutuhan masyarakat mulai dari bahan pokok hingga bantuan finansial.

     Semakin bertambahnya kasus, tentu terlintas pikiran pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas (definisi pembatasan aktivitas disini sangat luas, entah itu lockdown, PSBB, penutupan jalan, dan lain sebagainya). Tidak sedikit masyarakat yang mengusulkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown, walaupun tidak jelas lockdown seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia pada saat itu. Kenapa lockdown merupakan hal yang penting untuk dilakukan? Mungkin pembaca sudah sering melihat kurva di bawah ini:

     Istilah “flatten the curve” mungkin sering sekali terdengar akhir-akhir ini. Memang, merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk menekan pertumbuhan kasus dari virus ini, mengingat kembali bahwa virus ini memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat. Kurva di atas menunjukan dua skenario apabila pemerintah melakukan tindakan preventif (seperti pembatasan aktivitas) atau tidak ada tindakan sama sekali. Tentu saja tanpa adanya tindakan preventif, pertumbuhan kasus akan meningkat tajam dalam waktu yang cepat. Pertumbuhan kasus perlu ditekan karena adanya kapasitas sistem kesehatan serta tenaga medis (carrying capacity) yang terbatas. Apabila pertumbuhan kasus yang ada melebihi kapasitas ini, akan terdapat banyak masyarakat yang kebutuhan medisnya tidak terpenuhi. Disamping itu, tanpa adanya usaha untuk “flatten the curve”, tenaga medis akan semakin kesulitan dalam membludaknya jumlah pasien virus corona, hal ini tentu juga mempengaruhi kesehatan dan kualitas dari tenaga medis tersebut. 


Namun mengapa membatasi aktivitas atau lockdown menjadi keputusan yang sulit?

     Pada dasarnya, di dalam ilmu ekonomi, pembatasan aktivitas atau lockdown dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat keseimbangan antara marginal health benefit dengan marginal economic cost. Atau dalam istilah awam, pemerintah tentu ingin adanya manfaat kesehatan yang maksimal, tetapi biaya ekonomi yang dikorbankan minimal. Untuk meraih ini, tentu langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membatasi sektor-sektor yang dapat dibatasi, dalam arti tidak akan timbul biaya ekonomi yang terlalu besar apabila aktivitas di sektor itu dihentikan sementara. Contohnya penutupan sekolah, tempat ibadah, perkumpulan seperti seminar, workshop, dan lain sebagainya. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, tetapi sektor-sektor vital seperti rumah sakit, supermarket yang menjual bahan makanan, perbankan, akan tetap dibuka karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sayangnya, penutupan tempat-tempat ini belum dapat mengekang pertumbuhan kasus-kasus baru, atau dapat diistilahkan, tidak ada peningkatan yang signifikan pada marginal health benefitkarena adanya pembatasan ini. Pemerintah mulai melangkah lebih jauh lagi dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bekerja dari rumah. Tentu hal ini diharapkan dapat menekan lebih jauh angka pertumbuhan kasus, namun muncul masalah lain yang lagi-lagi dikarenakan oleh biaya ekonomi yang sangat besar yang harus dikorbankan oleh pemerintah. Work from home bukanlah hal yang mudah untuk para pelaku UMKM, mereka yang bekerja di bidang pariwisata, pekerja dengan gaji yang tidak tetap, serta pekerja dengan upah harian. Orang-orang ini adalah golongan yang akan mengalami dampak terberat dari adanya pembatasan aktivitas. Di sisi lain, mereka yang bekerja sebagai para pelaku UMKM menjadi salah satu ujung tombak pembangunan ekonomi, yang mana apabila usahanya dihentikan dalam waktu yang cukup lama, tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang menjadi masalah lain adalah kecenderungan golongan kelas menengah dan kebawah yang masih unbanked bahkan unbankable dikarenakan literasi keuangan yang masih minim, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengatur keuangan di kondisi yang sulit seperti sekarang.

Oleh karena itu, pemerintah harus siap untuk memberikan berbagai bentuk bantuan. Tidak hanya dari sisi ekonomi, pemerintah juga dapat mengadakan pelatihan atau digitalisasi, khususnya bagi para pelaku UMKM. Sekarang adalah saat yang sangat tepat bagi para pelaku UMKM untuk menerapkan kemampuan yang sudah mereka dapat ketika sebelumnya pemerintah memberikan program UMKM Go Digital. Disamping itu, pemerintah juga sudah meluncurkan Kartu Pra-Kerja, salah satu kartu sakti yang dijanjikan pemerintahan Jokowi pada Pemilu 2019, yang di dalamnya juga terdapat program pelatihan daring bagi para masyarakat yang membutuhkan

     Berbicara mengenai bantuan, muncul masalah berikutnya: anggaran serta proses. Tidak perlu menunggu wabah virus corona, bantuan dari pemerintah sejak dulu sudah menjadi hal yang kontroversial di mata masyarakat, yang di dalamnya cenderung terdapat birokrasi yang berbelit-belit dan semakin menyulitkan mereka yang membutuhkan bantuan. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp405,1 triliun, yang di dalamnya sudah terdapat dana kesehatan, insentif perpajakan, dan banyak lagi. Bantuan juga akan termasuk juga Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan yang ditunggu-tunggu menjelang hari raya, yang sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan tetap dibagikan. Mengenai sumber dana sudah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu sumber dana bantuan corona virus adalah alokasi dari beberapa pos-pos APBN. Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah tentu akan berdampak pada adanya defisit anggaran pemerintah, yang menurut UU No. 17 tahun 2003 seharusnya tidak melebihi 3% dari PDB, namun kali ini menurut Perrpu no 1 tahun 2020, pemerintah dapat menerapkan relaksasi defisit anggaran menjadi 5% untuk 3 tahun kedepan, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran pemerintah dari sisi defisit anggaran, karena memang tetap pemerintah harus memprioritaskan keselamatan masyarakat. Sebenarnya dari sisi pembantuan, pemerintah sudah memberikan berbagai macam stimulus yang lengkap. Yang perlu kita lihat adalah dampaknya nanti, apakah kebijakan ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang saat ini benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah? Hanya masyarakat yang bisa menjawab, karena masyarakat yang akan merasakan bantuannya.

     Tidak hanya dari sisi stimulus, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas medis, seperti pembelian obat avigan dan klorokuin, pembelian alat rapid test, dan sumber daya lain penyokong tenaga medis yang tentunya menambah pengeluaran pemerintah. Sayangnya, menurut Katadata, rasio populasi yang dites di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, padahal tes adalah salah satu cara untuk menekan penyebaran virus. Di Indonesia, rasio populasi yang dites masih sebesar 48 per 1 juta penduduk (8 April 2020), dibandingkan dengan Malaysia yang sudah 1700 per 1 juta penduduk. Tentu disayangkan kalau tes tidak berjalan secara efektif, padahal pemerintah sudah mengalokasikan dana yang cukup besar. Disamping itu, pemerintah juga perlu mengadakan tes PCR massal yang sekarang hanya dilakukan oleh 18 laboratorium saja alih-alih mengandalkan rapid test massal.  

     Yang menjadi PR pemerintah selanjutnya adalah bagaimana cara mempertahankan resiliensi Indonesia, karena COVID-19 tidak dapat diprediksi kapan selesainya. Setelah mempertahankan perekonomian dengan berbagai stimulus, yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah bagaimana memulihkan kondisi ekonomi, karena pemerintah harus mengembalikan tingkat produktivitas perekonomian pada tingkat “normal” atau sebelum adanya wabah virus corona, atau mungkin seharusnya lebih tinggi dari sebelumnya. Masih belum ada yang mengetahui apakah pemulihan ekonomi Indonesia dapat membentuk kurva U, V, atau L. Hal ini sangat tergantung kepada kesiapan dari pemerintah selanjutnya.

     Banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, dan tentunya untuk menyokong ini, perlu ada komunikasi yang baik dan tersinkronisasi antar pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat. Pembentukan tim-tim khusus penanganan virus corona sangatlah membantu dalam mewujudkan adanya komunikasi yang baik.


Sektor Keuangan

Walaupun sejatinya COVID-19 adalah masalah kesehatan, wabah virus ini dapat mempengaruhi sektor keuangan juga. Hal yang paling ditakutkan, tidak hanya di Indonesia, adalah adanya resesi global selanjutnya setelah tahun 2008. Secara khusus di Indonesia, salah satu hal yang vulnerable adalah stabilitas sistem keuangan yang saat ini sulit sekali dijaga dikarenakan oleh ketidakpastian global. Mulai dari Rupiah, yang nilainya kian melemah terhadap dollar Amerika, dan bahkan sempat mendekati angka Rp17.000, jauh dari asumsi makro APBN 2020 yang seharusnya dipatok Rp14.400 per USD. Pengaruh pelemahan mata uang ini tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara-negara lain dengan dominasi hutang luar negeri dengan denominasi dollar Amerika. Berbicara soal hutang, menurut data dari KPMG, Indonesia bersama negara-negara emerging economies seperti Hong Kong, Meksiko, Singapura, Turki, dan Brasil memiliki jumlah hutang denominasi dollar Amerika yang substansial, sehingga pelemahan mata uang tentu akan memperberat beban dari pemerintah.

Apa saja usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Banyak. Pemerintah sudah menerbitkan obligasi terbesar sepanjang sejarah perekonomian Indonesia dengan 3 tranches serta tenor 50 tahun. Dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sudah menerapkan penurunan suku bunga, stabilitasi mata uang, serta quantitative easing berupa injeksi likuiditas kepada perbankan. Disamping itu, menurut Perppu no. 1 tahun 2020, Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga likuiditas serta melindungi Indonesia dari risiko terganggunya stabilitasi sistem keuangan.

     Berbicara mengenai keuangan, terdapat satu aspek yang juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas, yaitu aspek psikologis. Melihat krisis-krisis keuangan terdahulu yang ada sepanjang sejarah, seperti krisis keuangan 2008, Black Monday, dan lain sebagainya, kebanyakan dipengaruhi kuat oleh unsur psikologis dan ketakutan masyarakat (investor). Ekspektasi masyarakat begitu penting dalam stabilitas sistem keuangan karena semakin rendah ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian, hal ini malah akan memperburuk perekonomian itu sendiri. Salah satunya bentuk dari ketakutan yang mempengaruhi pasar keuangan adalah panic selling. Uniknya, terdapat indeks yang dapat digunakan sebagai indikator “ketakutan” di pasar keuangan, yaitu Volatility Index atau VIX

     Apabila dilihat melalui grafik di atas, VIX sempat meningkat drastis pada saat krisis keuangan 2008 hingga tingkat tertingginya pada Oktober 2008 yaitu 89,53. Pada saat wabah COVID-19, VIX kembali meningkat bahkan hingga mendekati tingkat krisis 2008, yaitu 82.69 pada tanggal 16 Maret. Ekspektasi masyarakat sangatlah penting, sehingga pemerintah perlu memberikan sinyal yang bagus kepada masyarakat dan investor. Sinyal yang bagus diberikan melalui kesiapan pemerintah dalam menangani wabah ini, seperti kesiapan penyediaan bahan makanan, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

     Akhir kata, pemerintah memiliki banyak sekali tugas untuk melindungi negara kita dari dampak wabah virus corona ini. Namun, semuanya tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, kita sebagai masyarakat juga perlu berkontribusi dalam membantu pemerintah menghadapi wabah ini mulai dari saling membantu sesama hingga membantu dengan cara diam di rumah serta mengapresiasi tenaga medis yang sudah bekerja keras selama ini untuk kita semua. Tentu kita ingin wabah ini segera berakhir agar kita dapat kembali melakukan aktivitas kita seperti sedia kala atau seperti “normal”. Tetapi, apa itu normal? Mungkin disamping seluruh keburukan yang terjadi selama wabah ini merebak, kita bisa menemukan adanya “new normal” atau keseimbangan yang baru di masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, dengan adanya pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dipaksa untuk mendigitalisasi diri. Murid sekolah dan mahasiswa mengikuti kelas daring, pedagang-pedagang UMKM mulai mencoba bisnis daring, dan banyak lagi usaha masyarakat untuk survive di saat mereka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Perubahan yang “terpaksa” ini mempercepat laju kita menuju masyarakat 4.0, yang ditopang oleh kecepatan mobilitas informasi dan tidak dibatasi oleh batas geografis maupun sosial. Perubahan ini tentu akan memperbaik kondisi lingkungan, namun juga akan menimbulkan berbagai masalah baru seperti salah satunya masalah privasi dan keamanan siber. Selain dari sisi digitalisasi, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah setelah wabah ini berakhir tentunya adalah meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan. Berkaca pada yang pemerintah lakukan setelah Krisis Moneter 1998, setelah berakhirnya wabah COVID-19 pemerintah dapat menyusun protokol dan standar operasional yang sistematis untuk mengantisipasi adanya wabah di masa yang akan datang, apalagi virus corona memiliki kemampuan untuk berkembang dengan strain-strain baru, yang tidak menutup kemungkinan dapat menjadi wabah baru di masa depan. Tentu kedepannya pemerintah perlu bersiap dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Referensi

(2020, April 12). Diambil kembali dari Kawal COVID-19: kawalcovid19.id

Adinda, C. (2020, April 12). CNBC News. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: www.cnbcindonesia.com/news/20200412104604-4-151288/tenang-sri-mulyani-sudah-amankan-dana-gaji-ke-13-thr-pns

CBOE. (2020, April 12). CBOE VIX. Diambil kembali dari CBOE: www.cboe.com/vix

KPMG. (2020). COVID-19 Economic Impacts.KPMG.

Lidwina, A. (2020, April 10). Katadata Infografik. Diambil kembali dari Katadata: katadata.co.id/infografik/2020/04/07/tes-massal-covid-19-indonesia-tertinggal-dari-negara-lain

Perppu no.1 tahun 2020

Riana, F. (2020, April 12). Tempo Nasional. Diambil kembali dari Tempo: nasional.tempo.co/read/1330732/koalisi-masyarakat-sipil-desak-pemerintah-adakan-tes-pcr-massal

Sugianto, D. (2020, April 9). Detik Finance. Diambil kembali dari Detik: finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4959981/defisit-apbn-diproyeksi-jadi-5-jokowi-terbitkan-perppu

Tri, R. (2020, April 12). Tempo Bisnis. Diambil kembali dari Tempo: bisnis.tempo.co/read/1328937/ri-tawarkan-surat-utang-global-usd-43-m-di-jerman-dan-singapura/full&view=ok

Categories: Kastrat

0 Comments

Leave a Reply