PPI MALAYSIA

Catur Politik Negeri Jiran

Published by Kajian Strategis PPI Malaysia on

Oleh: Fajru Shofil Ula

Mahasiswa IIUM, Koordinator Divisi Penelitian dan Kajian Strategis PPIM

(s.fajru@live.iium.edu.my)

Fajru Shofil Ula

             Orang Indonesia kerap menyebut Malaysia sebagai Negeri Jiran, pertanyaannya, darimanakah julukan itu berasal? “Jiran” diambil dari bahasa Melayu yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab dengan arti “Tetangga”. Maka dari itu, julukan negeri Jiran atau negeri Tetangga hanya dilontarkan oleh orang Indonesia yang merupakan tetangga dekat Malaysia secara geografi. Banyak kemiripan antara Indonesia dan Malaysia selain dari aspek bahasanya, seperti penduduknya yang juga terdiri dari berbagai macam ras. Akan tetapi, sistem dan juga tatanan politik kedua negara sangat berbeda, begitupula dengan perilaku penduduknya. Malaysia adalah negara berbentuk federasi dengan 9 kesultanan berbeda yang masih eksis hingga sekarang. Dari sisi demografi, Melayu merupakan ras dengan jumlah paling banyak dengan presentase mencapai 70 persen,  disusul Cina sekitar 24 persen dan sisanya diisi oleh ras India. Demografi yang sedemikian rupa dan juga sistem monarki konstitusional yang dianut sangatlah mempengaruhi lanskap politik yang hadir di negeri ini.

            Salah satu perbedaan mendasar antara sistem politik Indonesia dan Malaysia adalah dalam penerapan Trias Politica yang adaSesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2003, Indonesia memilih presiden dan wakil presidennya dengan secara langsung oleh rakyat, yang kemudian juga seluruh kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kota dipilih dengan cara yang sama. Begitupula lembaga legislatifnya yang dipilih secara terpisah dengan kursi tersendiri. Singkatnya, seorang penduduk Indonesia yang berhak mencoblos akan memilih setidaknya 6 buah kursi yang berbeda, presiden dan wakil presiden, gubernur, walikota/bupati, dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, DPRD (tingkat provinsi dan kota). Malaysia dengan sistem Westminster memiliki sistem yang jauh berbeda, dimana fungsi eksekutif dipegang oleh orang-orang yang berada dalam legislatif. Contohnya, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan harus berasal dari Lower House atau Dewan Rakyat (DPR) dan tidak diplih secara langsung oleh rakyat, melainkan perdana menteri adalah pemimpin koalisi yang memenangi pemilu. Singkatnya, rakyat Malaysia memilih anggota parlemen yang berjumlah 222 kursi, kemudian koalisi/partai yang memiliki suara mayoritas akan memegang fungsi eksekutif, yaitu perdana menteri dan kabinet. Sebagai tambahan, anggota kabinet di Malaysia harus berasal dari anggota parlemen atau Lower House, dan belum memberikan ruang bagi kalangan professional.

            Hal dasar lainnya adalah kursi parlemen yang dimenangkan tidak diberikan kepada partai seperti yang diterapkan di Indonesia, melaikan diberikan kepada individu yang menang, secara tidak langsung hal tersebut telah mengizinkan pemegang kursi untuk ‘loncat partai’ di tengah masa jabatan. Tidak berhenti disitu, gabungan koalisi partai-partai dari tingkat pusat hingga daerah adalah sama sehingga perubahan koalisi di pusat akan mempengaruhi seluruh gabungan koalisi di bawahnya. Alhasil, jikalau posisi pemegang kekuasaan dalam parlemen berpindah tangan, maka seluruh jabatan eksekutif di tingkat pusat hingga daerah, dari mulai perdana menteri hingga menteri-menteri besar (setingkat gubernur) juga berkemungkinan akan berubah.

Pakatan Harapan

            Malaysia beberapa waktu lalu baru saja mengalami gejolak politik yang sangat panas dimana hasilnya seluruh lanskap politik berubah secara drastis. Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad jatuh dari posisinya sebagai pemegang kekuasaan setelah digoyangkan oleh internal partainya sendiri. Pakatan Harapan adalah koalisi empat partai oposisi yang di saat pembentukannya terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (Anwar Ibrahim), Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Mahathir Mohamad), Amanah (Mohamad Sabu), dan Democratic Alliance Party (Lim Guan Eng). Koalisi Pakatan Harapan akhirnya berjaya menumbangkan pemerintahan Barisan Nasional yang telah memerintah selama lebih dari 60 tahun pada Pilihan Raya Umum (PRU) tahun 2018. Sosok kharismatik seorang Mahathir Mohamad yang dulu sempat menahkodai kejayaan BN dalam 5 pemilihan bertutut-turut, kemudian ketokohan seorang reformis Anwar Ibrahim beserta kasus korupsi yang melilit pimpinan BN dinilai telah menjadi beberapa alasan dalam tumbangnya pemerintahan tersebut. Isu pajak (GST dan SST), mega korupsi 1MDB ditambah dengan masalah dalam Felda (lembaga otoritas pertanahan) menjadi bumbu tambahan yang dimainkan sehingga BN dapat jatuh dengan suara yang mutlak.

            Pakatan Harapan yang saat itu dipimpin Mahathir telah memberikan manifesto bahwa sekiranya mereka dapat mengambil alih pemerintahan negara, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail sebagai presiden PKR akan dilantik sebagai wakil perdana menteri. Sebagai catatan, tokoh PKR yang juga suami daripada Wan Azizah yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim masih mendekam dalam penjara di saat kemenangan tersebut. Dalam perjalanan kampanye PH, telah dinyatakan secara umum bahwa Anwar Ibrahim akan mengambil posisi perdana menteri ke-8 setelah keluarnya dari penjara. Yang Di-Pertuan Agung Malaysia atau Raja akhirnya memberikan pengampunan kepada Anwar yang membuat beliau bebas pada tahun 2018 juga. Dr. Mahathir di saat yang lain mengutarakan bahwa beliau akan meletakan jawaban dalam masa 2 tahun. Akan tetapi sayangnya, rencana politik tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan di awal. Sebagai tambahan, Westminster sistem yang dianut Malaysia membolehkan peralihan kuasa pemegang kabinet di tengah waktu kepemimpinan, berbeda dengan sistem di Indonesia.

Sheraton Move

            Berselang beberapa waktu setelah kemenangan PH, muncul sebuah gerakan yang akhirnya memulai krisis perpolitikan dalam skala yang sangat besar. Sheraton Move atau Gerakan Sheraton adalah salah satu bagian dari sejarah Malaysia yang telah mengantarkan Malaysia kepada krisis politik dan kepemimpinan. Gerakan tersebut adalah gerakan yang disenaraikan sebagai usaha memecahkan peta politik Malaysia yang juga dinilai telah merusakkan struktur koalisi baik pada pemegang kekuasaan maupun pembangkang. “Sheraton” merujuk kepada nama hotel di daerah Petaling Jaya yang menjadi awal pembentukan sebuah poros baru. 11 anggota parlemen dari partai penguasa saat itu meninggalkan partainya sendiri untuk bergabung dengan pembangkang, yaitu Barisan Nasional, Partai Islam Se-Malaysia, GPS dan Warisan, dengan niat mengumpulkan anggota sebanyak mungkin demi mengambil alih Putrajaya dari Pakatan Harapan. Yang lebih mengejutkan adalah partai yang dibesarkan oleh tangan Dr. M (julukan Mahathir) sendiri, yaitu Bersatu memutuskan untuk hengkang dari koalisi Mahathir sendiri. Bersatu keluar dari koalisi dengan dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yasin yang kemudian dijuluki Mahathir sebagai “pengkhianat” karena hasratnya untuk menjadi Perdana Menteri. “Saya cuba berbincang dengan Muhyiddin tapi beliau tetap mahu bekerjasama dengan UMNO. Dia kata politik lebih penting dari prinsip dan boleh bekerjasama dengan semua termasuk yang ada menghadapi tuduhan rasuah (korupsi).” ujar Dr. M seperti yang dikutip oleh kanal berita sinarharian.com.my. Dari sisi lain, 11 orang yang “lompat partai” dari PKR yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan PH dipimpin oleh seorang Azmin Ali yang bahkan dulunya adalah deputi presiden partainya sendiri. Azmin Ali dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dinilai sebagai tokoh utama dalam gerakan Sheraton yang telah mengubah seluruh peta politik di Malaysia, dari tingkat federal hingga provinsi.

            Sheraton Move telah mengantarkan Malaysia kepada tampuk kepemimpinan baru yang dinamakan dengan koalisi Perikatan Nasional atau PN dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri. Dengan catatan bahwa kursi yang dikuasai PN hanya berjumlah 114 kursi parlemen, yang mana dalam undang-undang perlembagaan jumlah yang dibutuhkan untuk membentuk kerajaan ialah sekurang-kurangnya sebanyak 112 kursi dari 222 kursi Dewan yang ada. Hal ini menandakan bahwa jikalau Pakatan Harapan berhasil setidaknya menarik setidaknya 5 orang anggota parlemen ke sisi mereka, yang kemudian dibuktikan oleh sikap mosi tidak percaya kepada pemerintahan Muhyiddin, maka dapat dipastikan Malaysia akan mengahadapi krisis sekali lagi dan landskap politik akan berubah dari tingkat persekutuan (federal) hingga negeri (provinsi).

Referensi:

https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7

https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2018/05/10/kemenangan-ph-akhiri-era-bn

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/ada-perjanjian-bertulis-peralihan-kuasa-anwar-ibrahim-219623

https://www.sinarharian.com.my/article/72120/KHAS/Peralihan-Kerajaan/Muhyiddin-pengkhianat-sebenar-Tun-M

Categories: Kastrat

0 Comments

Leave a Reply